DPRD Bengkalis Kunjungi Dinsos Payakumbuh Guna Konsultasi dan Koordinasi Tentang KUBE

BORGOLNEWS.COM, PAYAKUMBUH – Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi tentang KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bagi rakyat miskin bertempat diruang Rapat lantai 2, pada Kamis kemarin 10 November 2022.

Kedatangan rombongan saat itu diterima langsung oleh Kadis Sosial Kota Payakumbuh, Irwan Suwandi bersama Sekretaris, Denasution. Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Dona Tiara Ayu dan Kabid Pemberdayaan Sosial, Imelia Wulandari.

Rangkaian acara kunjungan kerja diawali dengan sambutan dari Kadis Sosial Kota Payakumbuh yang sangat menyambut baik kedatangan rombongan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis agar kedua belah pihak dapat saling bersinergis dalam mensejahterakan kehidupan Masyarakat.

Septian selaku ketua komisi IV menyampaikan, tujuan kunjungan adalah untuk mengetahui proses bantuan KUBE yang dilakukan oleh Dinas Sosial Payakumbuh. Banyak hal yang kita diskusikan bersama, terutama ada beberapa syarat administrasi yang harus terdaftar Program Keluarga Harapan (PKH) agar bisa menerima bantuan KUBE.

“Kita juga ingin tahu bantuan dan Program apa saja yang diberikan oleh Dinas Kota Payakumbuh kepada masyarakat,” ungkapnya.

“Kami berharap masyarakat Kabupaten Bengkalis banyak yang sudah membuat kelompok dan telah terdaftar di DTKS agar bisa mendapat bantuan KUBE, sehingga ekonomi masyarakat kita dapat berkembang lebih baik lagi kedepannya,”harap Septian lagi.

Selanjutnya, Irmi Syakip Arsalan mengatakan bahwa kita telah memberikan bantuan stimulus melalui APBD yang Efisien dan Efektif dan telah terukur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya, dan bantuan yang diberikan setiap tahunnya ini harus mencapai target dari pembinaan kepesertaan.

“Kita juga ingin bagaimana masyarakat yang kurang mampu modal usaha bisa di bantu dan harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebaiknya DTKS ini secepatnya diperbaharui, karena SK DTKS Kementerian yang mengeluarkannya,” terang Ikip.(Dil)