BORGOLNEWS.COM – Dalam setahun terakhir, Inspektorat Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berupaya meningkatkan pembinaan secara internal. Dengan adanya pengawasan urusan pemerintahan ini, maka aparatur mulai tingkat desa hingga kabupaten semakin sedikit bermasalah hukum.
Hal ini disampaikan Plt Inspektur Kuansing Andi Zulfitri menanggapi tudingan enam fraksi DPRD Kuansing yang menyatakan Inspektorat sebagai alat politik Suhardiman Amby.
“Kami menjalankan tugas. Semakin meningkat pembinaan dan pengawasan, tentu semakin sedikit aparatur yang tersangkut hukum,” ujar Andi kepada GoRiau.com, Sabtu (21/10/2023) di Telukkuantan.
Dikatakan Andi, saat ini ada kerja sama antara Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Polri dan jaksa. Dengan adanya kerja sama ini, peran APIP semakin kuat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan.
“Misalnya ada oknum kepala desa yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Sebelum APH turun, itu APIP dulu yang lakukan pembinaan. Oknum yang seharusnya penjara, tapi bisa ‘diselamatkan’, tentunya mengembalikan kerugian negara tersebut. Inilah yang kita lakukan,” ujar Andi Zulfitri.
Dikatakan Andi, banyak laporan dugaan peyalahgunaan anggaran yang dilakukan kepala desa. Sebagai APIP, Inspektorat menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan khusus (riksus).
“Jadi, kita riksus bukan untuk menakut-nakuti Kades, tapi untuk ‘menyelamatkan’ mereka. Dengan pembinaan ini, para Kades punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya,” tegas Andi Zulfitri.
Untuk diketahui, enam fraksi DPRD Kuansing berencana melakukan pemakzulan Bupati Kuansing Suhardiman Amby. Enam fraksi ini yakni Golkar, Nasdem, PKB, PKS-Hanura, PPP dan PDIP.
Dokumen pemakzulan yang diteken ketua partai dan ketua fraksi bocor. Salah satu alasan pemakzulan adalah Inspektorat dijadikan alat politik untuk intervensi ASN dan desa.
Dalam poin 5 berbunyi Inspektorat Kabupaten Kuansing di bawah kepemimpinan Andi Zulfitri dijadikan alat politik untuk menakut-nakuti ASN dan Kades yang berseberangan dengan hasrat politik Bupati Kuansing.
Discussion about this post