Siapa yang Menandatangani Deklarasi Balfour? Ternyata Ini Sosoknya

BORGOLNEWS.COM  Mengupas siapa yang  mendandatangani deklarasi Balfour. Lantaran deklarasi Balfour merupakan perjanjian publik yang dibuat oleh Inggris, yang menyatakan tujuannya untuk mendirikan “sebuah negara bagi bangsa Yahudi” di Palestina.

Deklarasi ini secara umum dipandang sebagai salah satu pemicu utama dimulainya pembersihan etnis Palestina pada 1948 dan pembentukan negara Zionis Israel.

Lantas siapa yang mendandatangani deklarasi Balfour?

Melansir dari laman resmi Brittanica, secara rinci bahwa pernyataan terkait pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dibuat dalam surat oleh Arthur James Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, kepada Lionel Walter Rothschild, Baron Rothschild ke-2 (dari Tring), seorang pemimpin komunitas Anglo-Yahudi.Deklarasi Balfour yang dikeluarkan melalui upaya lanjutan dari Chaim Weizmann dan Nahum Sokolow. Para pemimpin Zionis di London tidak memenuhi harapan Zionis yang telah meminta rekonstitusi Palestina sebagai “rumah nasional” Yahudi.

Deklarasi tersebut secara khusus menetapkan bahwa “tidak boleh dilakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina.” Namun dokumen tersebut tidak menyebutkan apa pun tentang hak-hak politik atau nasional komunitas-komunitas ini dan tidak menyebut nama mereka. Namun demikian, deklarasi tersebut membangkitkan harapan yang antusias di kalangan Zionis.

Pemerintah Inggris berharap deklarasi tersebut akan menggalang opini Yahudi, khususnya di Amerika Serikat, agar berpihak pada Sekutu melawan Blok Sentral selama Perang Dunia I (1914–18). Deklarasi Balfour didukung oleh kekuatan utama Sekutu dan termasuk dalam mandat Inggris atas Palestina, yang secara resmi disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada tanggal 24 Juli 1922.

Pada bulan Mei 1939, pemerintah Inggris lalu mengubah kebijakannya dalam Buku Putih yang merekomendasikan pembatasan 75.000 imigran lebih lanjut dan diakhirinya imigrasi pada tahun 1944, kecuali penduduk Arab Palestina di wilayah tersebut menyetujui imigrasi lebih lanjut.

Lalu umat Zionis kian tidak terima serta mengutuk kebijakan baru tersebut dan menuduh Inggris berpihak pada negara-negara Arab. Hal ini diperdebatkan dengan pecahnya Perang Dunia II (1939–45) dan berdirinya Negara Israel pada tahun 1948.