Penemuan BPK yang Belum Diselesaikan Tidak Hanya Terjadi Pada Tahun 2023

BORGOLNEWS.COM – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Riau menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 Di Inhil

Berdasarkan surat BPK Riau Nomor 20.B/S-HP/XVIII.PEK/05/2004 tertanggal 22 Mei 2024 menyoroti adanya kelemahan pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Indragiri Hilir.

BPK Riau menemukan kekurangan volume pekerjaan 12 kegiatan pekerjaan pembangunan gedung dan rekonstruksi jalan di dinas PUTR dan Dinas Kesehatan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp.5.031.900.179.00,- Miliyar.

Kepala Dinas Kesehatan Rahmi Indrasuri, SKM, MKL saat dikonfirmasi mengaku sudah dipanggil oleh pihak BPK Provinsi Riau, hanya saja pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, Rahmi membantah temuan BPK Riau senilai Rp5 Milyar lebih tersebut.

“Kemarin kita sudah datang ke kantor BPK Riau di Pekanbaru. Kita ditegur hanya karena tidak menyiapkan perihal Standar Operasional Prosedur. Untuk kelebihan pembayaran tahun 2023 itu hanya sebesar Rp6 Juta lebih pada pembangunan Puskesmas Sapat, Kecamatan Kuindra dan sudah kami setor kelebihannya ke Kas Daerah Inhil,” kata Kadinkes Inhil Rahmi dan disambung Plt Kasi sarpras Rhici Ricardo sembari menujukkan kwitansi pembayaran kepada awak media.

Sementara itu, Kepala PUTR Umar melalui Sekretaris Hery Rasyidin, ST saat dikonfirmasi menjelaskan jika pihaknya belum mengetahui pasti terkait temuan BPK 12 paket pekerjaan tersebut. Sebab dirinya hanya bertugas untuk proses pencairan dan perekapan administrasi kegiatan.

“Kami bertugas sebagai perekapan validasi administrasi, kalau untuk pekerjaan jalan itu di bidang bina marga dan konstruksi bangunan di bidang cipta karya. Sebab disana ada konsultan nya, ada PPK nya mereka (Kabid) pasti tau semua kegiatan secara terperinci,” jelas Heri saat ditemui Wartawan diruangan, Senin (3/2/2025).

Sekretaris PUTR Inhil menambahkan jika penemuan BPK yang belum diselesaikan tidak hanya terjadi pada tahun 2023, namun pekerjaan hingga tahun 2017 masih ada yang belum diselesaikan hingga menumpuk sampai sekarang.

Sejauh ini, menurut data yang ia ketahui, baru 7 paket pekerjaan yang sudah diselesaikan tim dilapangan. Sisanya, Heri menyarankan agar berkoordinasi ke Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya guna mendapatkan jawaban lebih akurat. (Mus)