BORGOLNEWS.COM – LAMPUNG – Lampung barat Sebuah Kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten lampung barat Pendapatan ekonomi masyarakatnya didominasi oleh kalangan menengah ke bawah.
Seiring dengan bencana wabah virus Corona yang menjadi pandemi, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) mengeluarkan kebijakan sistem belajar Dalam Jaringan (Daring). Kebijakan itu untuk mencegah penyebaran virus Corona terhadap para murid.
Namun pada perkembangannya, sistem itu tidak dapat disamaratakan di Semua Sekolah dan Daerah. Mengingat, kemampuan siswa dalam akses pembelajarannya tidak memadai.
Sutris salah satu kepala sekolah (KEPSEK) di SMKN 1 Suoh mengeluhkan dengan sistem pembelajaran Daring. Alasannya, tidak semua muridnya itu memiliki Handphone. Sehingga, belajar Daring dinilai tidak efektif di Sekolah yang di pimpinnya.
“Kebetulan daerah tempat sekolah kami susah banget jaringannya. di tambah lagi permasalahan utama dari siswa yang tidak punya HP dan nggak semuanya punya paket data. Jujur guru juga nggak begitu paham tentang sistem ini, apalagi anaknya. Ya banyak kendalanya sih, tapi yang terpenting HP dan data,” katanya kepada awak media jurnalpolisi com, Selasa, (21/07/2020).
Ia mengaku pernah menggelar belajar melalui medote Daring sesuai anjuran pemerintah, namun lebih dari setengah muridnya dari satu kelas absen tidak mengikutinya. Bukan karena malas, melainkan keterbatasan murid yang tidak memiliki teknologi.
“Sama sekali nggak punya HP juga ada, HP nya jadul juga ada.
Selain menjadi bentuk kewajiban guru menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ditengah gempuran wabah, hal itu juga sebagai dasar tolak ukur guru memberikan nilai kepada para murid.
Ia juga mengungkapkan, bahwa terkadang Daring ini mengalami eror. Mungkin, hal ini disebabkan oleh banyaknya pengguna. Sehingga server tidak kuat menampungnya
Terkadang kami merasa bingung karena kegiatan KBM harus berlangsung tapi Sekolah dan siswa tidak bisa mengikuti belajar online. Atas kondisi itu, kemudian pihaknya mengganti sistem Daring dengan tugas individu untuk menyeleksi nilai murid.
“Masih bingung gimana ada KBM tapi tidak ada tatap muka langsung. Pastinya tidak bisa disamaratakan di semua Sekolah,” tuturnya.
Bahkan terkadang,kami pihak dewan guru harus menelpon orang tua atau murid untuk menyampaikan informasi sistem belajar diganti dengan tugas individu.
Dengan keterbatasan tersebut, Saya berharap pemerintah memiliki soslusi yang baik dan paham dengan kondisi di daerah yang tidak semua kebijakan disamaratakan. Intinya SMK negeri 1 suoh siap jika pemerintahan memberikan izin Untuk melaksanakan pembelajaran Dengan bertatap muka karena
“Siswa mengeluhkan banyak tugas. Karena kami guru mau gimana lagi melakukan tahap belajarnya kalau bukan dari tugas. Memberikan tugas itu untuk individu agar tidak main dan bergerombolan juga sesuai perintah pemerintah,” tukasnya.
RLS/RED
Discussion about this post