BORGOLNEWS.COM, Bagansiapiapi– Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sangat mendukung kemajuan sebuah daerah. Pasalnya, ketersediaan anggaran yang sangat besar mampu mewujudkan berbagai pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik. Hal inilah yang memicu semangat Bupati Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong. Dimana dirinya sangat menginginkan agar Blok Rokan bisa di kelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil melalui pihak BUMD.
Hasil Minyak pada Blok Rokan dinilai sangatlah besar. Bahkan bila Rohil mendapatkan kesempatan mengelola Blok Rokan secara tradisional melalui pihak BUMD biaya operasional yang di keluarkan bisa di perkecil yakni hanya sebesar Rp5 Triliun pertahunya.
“Dengan biaya operasional Rp5 Triliun Rohil akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp15 Triliun, bayangkan jika Rohil mendapatkan pemasukan PAD sebesar itu tiap tahunya bisa di bayangkan bagaimana majunya Rohil kedepanya,” kata bupati di sela acara Coffe morning dengan ratusan awak media mulai dari media cetak, elektronik, majalah maupun online di aula lantai V Hotel Lion Kamis (17/6/2021) di Bagansiapiapi.
Di terangkan bupati, di Profinsi Riau salah satu Kabupaten yang sangat maju karna APBD nya cukup besar adalah Siak, padahal daerah ini hasil minyaknya tak seberapa akan tetapi, lebih maju dari Rohil dan Kabupaten lainya. “Bagaimana Siak bisa maju dan APBD nya sangat besar, ini di karenakan mereka mengelola sendiri Blok Langkat melalui pihak BUMD,” papar mantan anggota DPRD Rohil ini.
Rencana pengelolaan Blok Rokan melalui pihak BMUD ini sepertibya benar-benar sangat serius oleh bupati, bahkan sebelum dirinya di Lantik secara resmi oleh Gubernur Riau beberapa saat yang lalu pernah dilaksanakan pertemuan dan pembahasan bersama pihak Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu 3 Kenegrian Rohil yang menyepakati dan mengajukan sebanyak 9 tuntutan kepada pemerintah pusat dan pihak Pertamina Hulu Rokan selaku pihak yang di percayai sebagai pengelolaan Blok Rokan tersebut.
Adapun salah satu poin dari 9 tuntutan itu atau tepatnya pada poin 7 berbunyi menuntut hak kepada Pertamina Hulu Rokan agar memberikan sebagian ladang minyak 50 persen di Rohil untuk di kelola oleh BUMD Rohil. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, kendati Rohil adalah wilayah dengan hasil minyak terbesar namun apa yang di dapat selama ini dari pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sangat-sangat kecil dan tak sesuai dengan yang seharusnya.
“Makanya perlu trobosan baru agar pengelolaan Blok Rokan ini bisa di lakukan sendiri oleh Rohil melalui BUMD. Saya selaku Bupati Rohil sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak termasuk pihak terkait dan awak media untuk bersma-sama memperjuangkan hal ini agar bisa terwujud dimana tujuanya adalah satu untuk kemajuan negri ini karna jika hanya semata mengharapkan dana APBD seperti sekarang ini sangat jelas akan sangat sulit untuk memajukan negri ini secara cepat,” ungkap bupati seraya berharap.
Selain persoalan sangat kecilnya DBH yang di berikan kepada Pemkab Rohil, terdapat persoalan lain yang memicu semangat untuk memperebut pengelolaan Blok Rokan ini. Salah satunya adalah terkait hasil pembahasan Komisi VII DPR RI terkait persoalan bagi hasil bagi daerah dalam hal ini Profinsi Riau. Dari hasil darat itu, BUMA dengan BUMD Riau berkesempatan menyertakan modal 39 persen diluar 10 persen hak bagi hasil daerah. Hal ini tidak dapat di terima berbagai pihak khususnya Majelis Kerapatan Adat Melayu Rohil dan terlebih bupati Rohil.
Sebab, hal Itu disebut deviden, orang lain mengelola Blok Rokan sementara daerah hanya dapat bagi hasil sesuai keuntungan saham 39 persen dari penyertaan modal. Hal ini di nilai memperolokan Profinsi Riau terlebih Kabupaten Rohil sendiri. “Sudah saatnya kita berbuat untuk kemajuan Rohil ke arah yang lebih baik dan saat ini peluang terbuka lebar melalui pengelolaan Blok Rokan ini,” ajak bupati seraya mengakhiri. (red)
Discussion about this post