BORGOLNEWS.COM, Kampar– Berdasarkan temuan sementara yang di peroleh tim Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia ( LSM-BIDIK RI) terkait ada belanja yang kurang tepat sasaran pada stuasi pandemic Covid 19 sedang rakyat menjerit melihat ekonomi saat ini.
Directur Pencegahan Tipikor Fajriansyah Putra, SH saat memberikan keterangan publik kepada rekan media (29/09/21) bahwa yang saat ini yang kami temuan belanja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kampar sala satunya;
Biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD senilai Rp. 483.933.000. Belanja pelayanan umum senilai Rp. 837.877.000. Pemeliharaan mesin dan lainnya senilai Rp. 21.351.000. Belanja pengembangan kompetisi SDM pariwisata dan kreatif tingkat dasar senilai Rp.299.990.258. Belanja penyediaan sarana dan prasarana (Sarpas) pembinaan lembaga adat senilai Rp.3.755.561.662. Belanja Media promosi melalui media cetak, elekronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri senilai Rp. 562.033.495.
Hal ini ungkap Fajri kepada awak media ada 3 milyar lebih mata anggaran untuk pemeliharaan lembaga adat di Kab. Kampar yang tidak tepat di anggarkan pada stuasi saat ini, sementara rakyat masih menjerit di Landa Corona sementara kadis Pariwisata dan Kebudayaan tidak rasa pedulinya dengan rakyat Kampar yang terhambat roda ekonomi akibat pandemic Covid 19 apalagi ini tahun anggaran 2021
Tambahnya (fajri-red), saat ini data sudah kita kumpulkan ada beberapa dokumen DPA, APBD, dan lainnya nanti kita kumpulkan bahan keterangannya ( Pulbaket) baru kita ekspos lagi saat pelaporan presiden Jokowi sudah melahirkan PP RI No. 43 Tentng Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Pemberian Penghagaan Kepada Masyarakat
Pada tempat terpisah awak media meminta tanggapan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Zulia Darma dalam sambungan telp. WhatsApp ia mengatakan anggaran itu recofusing banyak yang di potong terang sambil bergegas mematikan ponselnya.
St.
Discussion about this post