BORGOLNEWS.COM – MEDAN/SUMUT – Seperti diketahui, Jonatan Sihotang telah membunuh majikannya, Sea Seok Nee, warga Kilang Toto Food Trading, Kampung Selamat, Tasek Gelugor, Malaysia. Peradilan Malaysia menuntut hukuman mati. Persidangan tinggal satu kali lagi yakni putusan. Sebelum vonis dijatuhkan, harus ada upaya advokasi, terutama dari pemerintah Indonesia agar ada keringanan hukuman
Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul SH juga ikut bereaksi. Dia berharap kepada orang Batak yang menjadi pengacara papan atas tanah air dapat memberikan advokasi kepada Jonatan. Sebagai orang Batak harus “mangkuling mudar” (terpanggil) ikut membantu tanpa imbalan. Dia juga memikirkan akan membuat perwakilan HBB di Malaysia karena sudah sangat banyak orang Batak yang jadi TKI. “Tapi sekarang belum ada yang bisa kita kirimkan sebagai advokasi karena belum ada perwakilan kita disana,” kata Lamsiang.Senin,(27/7/2020) melalui WA.
Untuk itu, Lamsiang berharap orang-orang Batak supaya bergabung di HBB, karena masalah akan tetap ada. Karena, setelah ada permasalahan orang Batak di luar negeri barulah kalang kabut. Apalagi sampai saat ini, perkumpulan orang Batak di Malaysia belum ada yang memberikan advokasi terjadap rekannya yang tersangkut masalah hukum. “Perwakilan HBB juga belum ada di sana, kita juga memikirkan ke depan perwakilan HBB ada di Malaysia, agar orang Batak bisa mendapat bantuan hukum. Orang Batak yang sudah jadi warga negara Malaysia juga ada, kita berharap bisa jadi perwakilan HBB di sana. Proses hukum di Malaysia kita hormati, tapi harus ada rasa kemanusiaan, jangan sampai hukuman mati, itulah yang perlu kita advokasi. Tidak hanya untuk persoalan hukum, mereka yang di PHK atau terlantar di negeri jiran, bisa kita bantu, itulah perlunya perkumpulan orang Batak,” tuturnya.
Menurut dia, cukup banyak permasalahan TKI di luar negeri tetapi semua itu disebabkan pemerintah tidak sanggup menyediakan lapangan kerja sehingga mereka bekerja di sana. Pekerja juga harus memilih perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI) yang berdedikasi baik sehingga bisa memberi perlindungan. Dia melihat banyak PJTKI orientasinya mencari laba lebih dominan, perlindungan kepada TKI kurang. Sehingga dia menyarankan pemerintah membentuk BUMN untuk perusahaan tenaga kerja, agar pekerja lebih terlindungi.
(Pardamean Napitupulu/Tim)
Discussion about this post