BORGOLNEWS.COM, PEKANBARU – Kepala Dinas Ketahan Pangan (Disketapang) Alek Kurniawan, SP, M.Si beserta jajarannya menghadiri undangan rapat kerja/hearing bersama Komisi II DPRD Pekanbaru. Komisi II dibawah pimpinan Dapot Sinaga,SE menaja hearing dengan agenda mendengarkan langsung informasi dari Perangkat Daerah terkait Rencana Kerja (Renja) dan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2023. Pada prinsipnya pihak komisi II ingin mengetahui lebih jauh terkait kebijakan anggaran TA 2023 di Disketapang yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
Politisi asal PDIP ini mendorong pemerintah lewat Disketapang untuk mampu mengalokasikan dana pada program yang tepat sasaran dan berkelanjutan agar maksimal penyerapannya untuk hal-hal yang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat di bidang pangan.
“Jangan sampai program-program strategis yang pro rakyat ini tidak terdistribusi dengan baik, makanya kita undang perangkat daerah untuk membahas rencana anggaran 2023 ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, Dapot menegaskan agar pemerintah dapat mendistribusikan anggarannya dengan cermat dan menyentuh ekonomi riil masyarakat. Dapot dalam rapat tersebut ikut didampingi anggota komisi II lainnya; Kartini (F-PKS), Zainal Afirin (F-Gerindra), Roem Diani Dewi & Jepta Sitohang (F-Demokrat) dan Arwinda Gusmalina (F-PAN).
Alek Kurniawan, M.Si selaku Kepala Disketapang Pekanbaru, memaparkan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 yang menurutnya sudah mengacu kepada pagu yang telah ditetapkan oleh Tim APBD (TAPD) Kota Pekanbaru. Dari Hulu ke Hilir, Kadis Ketapang Paparkan Strategi Kebijakan yang telah dituangkan dia bersama tim dalam dokumen Renja tahun 2023.
Pria yang termutakhir dikenal dengan sebutan Kadis AKUR ini memulai paparannya dengan menyebutkan bahwa dalam konteks keberlanjutan ekonomi di suatu daerah “secara sederhana” dapat diwujudkan melalui optimalisasi investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dan ekspor-impor. Senada dengan yang dimaksudkan ketua Komisi II di awal, Akur memandang hal yang paling logis untuk keberlangsungan hidup ekonomi dari pilihan yang ada, sebagai instansi pemerintah adalah lewat optimalisasi belanja pemerintah yang menyentuh kepada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
Lebih lanjut Akur memaparkan langkah-langkah kongretnya dengan membagi dalam tiga kelompok besar yaitu tusi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan Pangan.
Dalam tusi Ketesediaan dan Kerawanan Pangan, dia bersama tim Disketapang dan SKPD mitra lainnya terus menggesa optimalisasi belanja kegiatan-kegiatan strategis di antaranya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat lewat Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
Selain itu kinerja yang dihasilkan di tusi ini adalah Penerbitan Dokumen Master Plan Ketahanan Pangan pada tahun 2020 lalu, Penerbitan Peta Ketahanan dan Kerawan Pangan (Food Security Vulnerability Atlas/ FSVA) dan dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) lewat aplikasi Digital FSVA (siDIVA) sehingga mampu memetakan daerah rentan rawan pangan kelurahan sekota Pekanbaru yang dijadikan dasar penentuan titik stimulus program penanganan kerawanan pangan, Pembangunan Kawasan siCANTIG (Lokasi Cadangan Pangan Terintegrasi), Program Penanganan Kerawanan Pangan melalui stimulus bantuan ketahanan pangan kepada kelompok Wanita tani dengan indicator daerah rentan dan rawan pangan serta prioritas lokasi penurunan angka stunting serta Penerbitan dokumen Neraca Bahan Makanan.
Lebih lanjut Alek menjelaskan bahwa pada tusi Distribusi dan Cadangan Pangan juga diperkuat dengan kegiatan revitalisasi dan penguatan kelembagaan petani dan Pelaku Usaha Pangan melalui Optimalisasi pemanfaatan Outlet Pangan PUAN BERSERI. Kegiatan Pekan Pangan Madani dan mendukung penuh Pembentukan PT. Sarana Pangan Madani sebagai BUMD. Kedepannya Alek juga mendorong terciptanya pengembangan korporasi usaha tani hulu hilir.
Di sector ini juga menghasilkan kinerja Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), Pelaksanaan Kegiatan Kampung Pangan, Optimalisasi operasional aplikasi Sistem Manajemen Informasi Ketahanan Pangan (siTANGAN), Validasi data harga pangan, stok dan pasokan serta optimalisasi pemanfaatan Cold Storage Bersama PT.SPM yang mampu memuat pangan segar dengan kapasitas sampai10 ton.
Eks Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru ini melanjutkan usaha yang dioptimalkan lewat tusi keamanan dan konsumsi pangan melalui Pengawasan keamanan Pangan Segar. Pengawasan yang dilakukan dengan melakukan uji residu pestisida pangan segar asal tumbuhan menggunakan rapid test kit yang bahan (sampelnya) diperoleh dari pasar-pasar di Kota Pekanbaru.
Selain itu di tusi ini juga menghasilkan kinerja strategis diantaranya adalah Penyusunan dokumen target konsumsi pangan, Stimulus bantuan ketahanan pangan untuk keluarga pada titik lokasi stunting, Pembinaan secara berkala terhadap kelompok Wanita tani yang tergabung dalam program P2L, Pelaksanaan Festival Pangan Lokal Tingkat Kota Pekanbaru dan Memonitor perkembangan pola pangan harapan di Pekanbaru.
Semua kegiatan-kegiatan tersebut tambahnya sebagai bentuk bukti bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Disketapang sangat concern menanggapi isu-isu ketahanan pangan di kota bertuah ini. Tak salah kiranya, sehingga kegiatan strategis yang melibatkan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi perhatian utama Disketapang dibawah kepemimpinannya dari tahun ke tahun.
Bahkan Sang Nahkoda Ketapang ini berulang kali menegaskan bahwa ada atau tidak adanya covid-19, sebenarnya isu-isu ketahanan pangan selalu menjadi isu strategis apalagi pada masa pandemi kemarin. Terpenting menurut Akur bahwasanya perlakuan kepada sektor pangan harus memadai kalau tidak ingin “pangan berdaulat” dikatakan hanya sebatas slogan karena Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
Di kesempatan berikutnya, Akur juga sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan DPRD Pekanbaru melalui komisi II yang ikut mensupor suksesi kegiatan penganggaran di Dinas Ketapang.
“Kami berharap penuh dukungan dari Bapak-Ibu Komisi II dalam suksesi pendanaan yang memadai sehingga terfasilitasinya kegiatan ketahanan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilirnya,” ujar Akur yang juga merupakan Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Pekanbaru mengakhiri paparannya. (red)
Discussion about this post