BORGOLNEWS.COM, BENGKALIS/RIAU – Perkuat sinergitas, Pertamina Hulu Rokan (PHR) Provinsi Riau bersilaturahmi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bengkalis di Duri, tepatnya di Pondok Biru, Jl. Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau-Bengkalis, Rabu (15/12/21), sekira jam 3 sore.
Dalam silaturahmi itu, pembicaraan cukup santai namun hangat mengarah masa depan dengan menciptakan sinergi yang kuat Kadin dengan PHR dalam mengembangkan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis.
Dengan beralihnya Chevron ke PHR diharapkan dapat lebih mengembangkan kehidupan masyarakat Bengkalis, tentu hal ini sejajar dengan program Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam pertemuan itu beberapa topik dibahas, termasuk topik hangat yang gencar dibicarakan publik, diantaranya Tenaga Kerja Lokal dan Non Lokal, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), Corporate Social Responsibility (CSR), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Pada kesempatan itu, Hardiyanto selaku Humas PHR mengungkapkan, bahwa dalam pengembangan masyarakat akan dilakukan secara perlahan, karena ada perubahan sistem dari Chevron ke Pertamina Hulu Rokan.
Dalam pengembangannya akan dibebankan ke PHR tentu dengan menggunakan Profit Perusahaan.
Kendati demikian hal itu tidak menjadi hambatan. PHR akan tetap berupaya untuk mengembangkan masyarakat dengan memperbaiki pola sebelumnya, yang dimungkinkan belum tepat.
“Kita akan perbaiki pola sebelumnya, sehingga kedepannya kita harapkan masyarakat betul-betul bisa menikmati apa yang akan PHR jalankan”, harap Hardiyanto.
Dalam hal pengembangan ini, memang belum dapat merambah ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, masih fokus di 4 Kecamatan yang dekat dengan wilayah operasi PHR, diantaranya Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau.
Terkait UMKM Hardiyanto sebutkan beberapa usaha sudah berkembang dan berhasil, diantaranya Bank Sampah dan usaha Kelompok Mesin Jahit. Sementara usaha peternakan masih terkendala, namun PHR optimis akan mencari solusinya agar dapat berkembang ke depannya.
Terkait dananya tentu berbeda-beda di setiap usaha dan dilakukan secara bertahap serta program ini tidak terpisah namun berkesinambungan, seluruh pengeluaran dana itu akan terus menerus.
Sementara terhadap Kadin, Hardiyanto berharap PHR bisa bersinergi kedepannya, apalagi setelah diketahui Profile Kadin dari Masuri, SH selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bengkalis.
Harapannya, kolaborasi PHR dengan Kadin dapat membantu skrining masyarakat, apakah masyarakat itu betul-betul dapat manfaatnya atau tidak.
Terlebih sebagai mitra untuk pengembang UMKM, Kadin dipercaya mempunyai punya mata yang mampu melihat langsung ke masyarakat, sementara PHR punya modal untuk membantu masyarakat, ini akan menjadi kolaborasi dan sinergi yang sangat kuat dan hasilnya tentu akan lebih bagus.
Masalah TJSP yang belakangan ini menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat, Humas PHR Hardiyanto mengatakan bahwa pihaknya masih melanjutkan Tanggung Jawab Sosial.
Sementara Mitra Kerja bahkan Sub Mitra Kerja, Anak Perusahaan belum sampai menyentuh itu. Mitra kerjanya itu diserahkan ke masing-masing perusahaan, itu yang belum bersinergi saat ini
Namun Hardiyanto lagi-lagi optimis akan mencari solusinya, dia mengatakan jika hasilnya digabungkan dari perusahaan-perusahaan maka itu akan menjadi besar dampaknya (hasilnya-red).
Masalah Tenaga Kerja sesuai peraturan yang ada, dalam pengawasan PHR pelaksanaannya di Kabupaten Bengkalis masih 50% Tenaga Kerja Lokal dan Non Lokal 50%, namun di kabupaten lain seperti Rohil memang sudah 60%/ 40%.
Namun berdasarkan pendataan KTP, Humas PHR mengatakan bahwa aktualnya warga asli Bengkalis itu pekerjanya sudah mencapai 85%, dan tenaga kerja luar daerah hanya 15%.
Namun pihaknya belum bisa memastikan bahwa pekerja ini benar-benar warga Bengkalis atau tidak. Pihaknya hanya melakukan seleksi berdasarkan KTP. Jadi jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di Bengkalis 85% nya sudah ber KTP Bengkalis.
“Jadi secara aturan sudah terpenuhi, tapi memang banyak isu di luar karena memang skriningnya berbeda”, terang Hardiyanto
Lebih tegas lagi Humas PHR mengatakan, “kalau kami skrining nya dari KTP, tapi kalau memang harus warga lokal kelahiran Bengkalis itu yang memang belum sampai (terwujud-red)”, tegasnya.
Jadi saat ini berdasarkan KTP sudah terpenuhi aturan dari Pemda terkait dengan komposisi tenaga kerja lokal 50% 50%, atau dinaikkan ke 60% 40% seperti kabupaten lain sudah melebihi, tutupnya
Sementara itu, dikesempatan berikutnya di tempat yang sama, hal senada juga dikatakan Masuri, SH selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bengkalis.
Masuri, SH yang akrab dipanggil Mas Bagong ini mengatakan bahwa pertemuan antara Kadin dengan PHR hari ini sifatnya silaturahmi.
Selain itu, pertemuan ini membicarakan banyak hal termasuk bagaimana peran Kadin,
fungsi Kadin selaku induk dari semua dunia usaha.
Kadin tidak hanya mengayomi perusahaan-perusahaan lokal dan perusahaan-perusahaan swasta yang ada, tetapi juga berkewajiban mengayomi BUMN yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Artinya, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bengkalis ini berharap kedepannya sinergitas antara BUMN, BUMD, swasta dan lokal yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintah Daerah bisa terjalin dengan baik.
Menyangkut kewajiban perusahaan Masuri, SH katakan bahwa selama ini sudah diberikan, namun tidak ketemu outputnya.
Dikatakannya, diberikan bantuan berapa tahun pun namun belum bisa mandiri, masih terus menginduk kepada yang membantu.
Kedepannya, Program Kadin terkait kewajiban perusahaan yang diberikan berkelanjutan itu diharapkan tidak bergantung dengan PHR itu sendiri.
Diharapkan kedepan dalam kurun waktu 2 – 3 tahun dapat berkembang, sehingga yang lain bisa mendapat bagian dari kewajiban perusahaan itu sendiri, artinya bergiliran.
Dalam hal ini Kadin berpendapat bagaimana menggunakan dana CSR dari PHR untuk mengembangkan UMKM masyarakat.
Mengapa dominan ke pengembangan UMKM?, Masuri jelaskan karena hal ini selaras dengan Program Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Saat ini Bupati Bengkalis selaku Pemerintah Kabupaten konsen untuk menumbuhkembangkan UMKM”, papar Masuri, SH
Kadin pun akan memberikan kewajiban yang sama untuk mengembangkan UMKM masyarakat, bangkit merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.
Hal ini yang menjadi salah satu fokus Kadin Bengkalis memanfaatkan dana CSR Perusahaan itu menjadi nyata dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM.
Selain itu, selaku induk dunia usaha, Kadin berkewajiban menjadi bagian filter dari perusahaan BUMN. Dengan kata lain ketika bicara ruang dan kesempatan, pengusaha-pengusaha lokal ini juga menjadi salah satu filter, bagaimana bisa melihat dan mendeteksi keikutsertaan non lokal.
Terkait sistem dalam pelaksanaan UMKM akan segera disusun dalam sebuah konsep dan akan diadakan MoU antara Kadin dengan PHR dan akan membahas beberapa item.
Masuri, SH tegaskan, bahwa sesungguhnya Kadin adalah organ negara, induk dari semua dunia usaha yang ada, tidak kecuali BUMN.
Karena dalam undang-undang tidak disebutkan kecuali, artinya Kadin wajib mengayomi BUMN, BUMD, swasta yang ada, termasuk semua aspek dunia usaha.
Kadin juga mempunyai Anggota Luar Biasa (ALB), diantaranya Apindo, Hipmi, Gapensi, Gapeknas, dan masih ada lagi yang lain.
Kedepannya, melanjutkan pertemuan antara Kadin dengan PHR ini, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bengkalis ini mengatakan akan ditingkatkan ke jenjang Audensi.
“Di Audensi nanti, kita akan buat konsep yang akan kita sepakati dan laksanakan bersama antara PHR dan kewajiban Kadin selaras dengan memberi manfaat kepada dunia usaha yang ada”, ungkap Masuri
Dalam hal ini pemerintah setempat mesti terlibat, Pemerintah juga hadir ditengah-tengahnya. Jadi, sesungguhnya Kadin mendukung Program Pemerintah.
” Program Pemerintah juga bagian Program dari Kadin”, terang Masuri
Sementara itu, terkait tenaga kerja Masuri dengan tegas mengatakan itu bukan ranah Kadin, itu merupakan Program Pemerintah dengan PHR.
“Silakan berkompetisi dengan baik sesuai dengan skill atau kemampuan masing-masing”, terangnya
Terkait tenaga kerja lokal 60% dan 40% tenaga kerja luar, Masuri yakin bahwa PHR punya keinginan rekrutmen tenaga kerja dari wilayah Perusahaan itu berada.
Dalam hal SDM, Kadin menyiapkan Balai Latihan Kerja sehingga melahirkan SDM yang memiliki skill, sertifikasi dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh PHR.
Terhadap permintaan Ormas untuk tenaga kerja lokal, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bengkalis ini sangat mendukung, tentu dengan menyiapkan SDM yang mempunyai skill sesuai kebutuhan PHR melalui BLK dan pendidikan-pendidikan yang ada.
Dengan diambil alihnya Chevron ke Pertamina Hulu Rokan oleh Pemerintah, Masuri, SH mengajak seluruh anak bangsa bangga dengan berharap prestasi PHR lebih baik dari Chevron sebelumnya
“Insya Allah PHR bisa lebih baik dan berprestasi serta bermanfaat di tengah-tengah masyarakat Bengkalis khususnya”, harap dan doa Masuri, Sh
Dalam silaturahmi itu, dari rombongan Kadin Bengkalis hadir Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bengkalis Masuri, SH., Wakil Ketua Kadin Bengkalis Zummar Al Azmi Humas Kadin Bengkalis Effendi Basri, dan Srik dari RRI
Sementara dari pihak PHR hadir Hardiyanto selaku Humas bersama rombongannya diantaranya Selamat Haryanto, Zainal dan Farhan.
Disesi akhir, sebelum memisahkan diri, kedua rombongan dari Kadin dan PHR berpoto bersama.
(Tim)
Discussion about this post