BORGOLNEWS.COM BOGOR – Provinsi Riau yang berbatasan dengan Malaysia, siap mendukung penguatan pengelolaan kawasan perbatasan sebagai beranda menuju Indonesia Emas 2045.
Dukungan itu ditunjukkan dengan kehadiran langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Selasa (18/11/2025).
Rapat tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI.
Adapun tujuan diselenggarakannya Rakorendal ini membahas terkait penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan yang sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan dengan sesuai amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara.
Kepala BNPP RI menyampaikan, pembangunan perbatasan itu diarahkan untuk memperkuat sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dia menyebutkan, dalam pengelolaan batas wilayah ini sangat penting untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, dan bukan lagi wilayah tertinggal.
“Perbatasan bukan halaman belakang, ia adalah beranda negara, wajah pertama Indonesia,” ujarnya.
Tito Karnavian melanjutkan, visi pengelolaan perbatasan 2025–2029 adalah terwujudnya kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif.
Melalui penguatan pertahanan, swasembada sumber daya, serta ekonomi berkelanjutan yang bertumpu pada potensi lokal.
Mendagri menuturkan, visi ini diterjemahkan menjadi penguatan pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan NKRI, pembangunan sistem pengawasan dan penegakan hukum lintas batas yang kokoh.
Lalu peningkatan kapasitas kawasan melalui tata ruang, pengembangan potensi unggulan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta perbaikan tata kelola kelembagaan agar pengelolaan perbatasan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi lintas sektor.
“Rumusan kebijakan dan arah pembangunan yang lahir dari forum ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di beranda depan NKRI,” ujar Mendagri.
Discussion about this post