BORGOLNEWS.COM, JENEPONTO/SUMSEL – Kegiatan Penyaluran bantuan pangan non tunai ( BPNT ) di Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto SulSel, Pemilik E-warung Nunung, sekaligus melakukan sosialisasi perbaikan data terhadap ratusan KPM didampingi oleh Rahmat, selaku pendamping BPNT Kec Binamu. Senin, 5/4/2021.
Kepada Media ini, Rahmat mengatakan, bahwa akhir akhir ini, semua Pemilik E-warung se-kabupaten Jeneponto, serentak melakukan validasi data atas amanah Kadis Sosial Kab. Jeneponto, Nirmala Suaib SP MSi yang menerima Anjuran atau perintah dari Kemensos RI.
Dalam hal ini, Ratusan warga penerima manfaat ( KPM ) di kelurahan Empoang, kecamatan Binamu mengapresiasi adanya sosialiasi atau penjelasan secara terbuka dan transparan yang di lakukan oleh pihak E-warung bersama pendamping BPNT kecaman Binamu, mulai dari perbaikan data KPM maupun jenis komoditi yang akan dibagikannya.
Sebelum pembagian bahan komoditi bantuan pangan non tunai terhadap penerima manfaat ( KPM ) dimulai, terlebih dahulu menjelaskannya, mulai dari perbaikan data maupun kwalitas bahan yang akan di terimanya agar diperiksa dulu, apakah layak atau tidak.
Rahmat Jaya selaku pendamping BPNT pada saat sosialisasi menyampaikan kepada KPM, meminta kepada warga penerima manfaat untuk menyetor KTP dan KK asli kepada pemilik E-Warung guna untuk perbaikan data KPM
Selain KPM menyetor KTP dan KK asli, juga pihaknya meminta kepada KPM yang tidak muncul namanya, agar bersabar karena sekarang sementara masih tahap perbaikan data, tapi yang jelas pasti masih akan dapat,” ujar Rahmat.
Pemilik E-Warung, Mba Nunung kepada media ini mengatakan bahwa pihaknya berucap banyak terima kasih kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa serta rekan media yang selalu setia membantu dalam pengawasan maupun pengamanan disetiap pembagian BPNT kepada KPM.
Di tempat terpisah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, Nirmala Syuaib, Sp. M.Si diruang kerjanya mengatakan jumlah data keluarga penerima manfaat ( KPM ) se-kab. Jeneponto pada tahun 2020 sebanyak 50 ribu KPM, namun setelah masuk tahun 2021 sudah mulai banyak kartu KPM yang bermasalah dan tidak menerima lagi.
Semenjak masuk tahun 2021 dari 50 ribu orang KPM berkurang menjadi 38 ribu KPM untuk pencairan Januari/Februari dan masuk pencairan Maret/April sisa 28 orang KPM, dan ini perlu saya jelaskan kalau ini perbaikan data dari kementerian sosial pusat, bukan dari dinas sosial kabupaten ungkap,” Jelasnya.
(ISMAIL SELLE)
Discussion about this post