BORGOLNEWS.COM, SELATPANJANG – Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Kepulauan Meranti terus saja dievaluasi. Pasalnya program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ini belum tepat sasaran, karena masih banyaknya warga ekonomi kelas menengah yang terdaftar.
Bantuan yang disalurkan dalam bentuk sembako ini diambil melalui kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan dibelanjakan ke setiap warung dan agen yang telah ditetapkan oleh pihak Bank.
“Program Bansos BPNT merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan karena pada saat ini perekonomian masyarakat melemah,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Agusyanto, walaupun bantuan disalurkan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun pihaknya tetap berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait masih banyaknya warga ekonomi kelas menengah bahkan ekonomi kelas atas juga terdaftar.
“Masih banyak warga kita yang mempunyai ekonomi kelas menengah dan berpenghasilan tinggi yang terdaftar seperti ASN dan kepala desa, dan itu sudah kita keluarkan. Dimana Korkab kita yang melakukan koordinasi langsung dengan pihak kementerian
Dikatakan Agusyanto, pihaknya juga sudah melakukan verifikasi terkait pendataan ini, dan terus akan dilakukan evaluasi.
“Kami dari pihak Dinsos terus berupaya untuk melakukan penginputan data yang ada, kami tidak melakukan verifikasi data baru tetapi data lama yang diusulkan dengan melakukan perbaikan data yaitu dengan memperbaiki NIK yang tidak cocok,” ujarnya dilansir dari halloriau.com.
Dikatakan Agusyanto, data awal penerima BPNT di Kepulauan Meranti sebanyak 24.867 lalu dilakukan penambahan sebanyak 9.899 penerima.
“Penerima bantuan yang telah terverifikasi sebanyak 24, 867 lalu dilakukan penambahan sebanyak 9.899 dan total penerima hingga saat ini sebanyak 34.766,” ujarnya.
Diingatkan Agusyanto, terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang pindah alamat atau meninggal dunia akan dikembalikan ke pusat dan akan diganti dengan KPM yang lainnya.
Pihaknya juga akan terus mendata masyarakat ekonomi lemah dengan melakukan penginputan data agar seluruhnya dapat menerima bantuan.
“Alhamdulillah setidaknya dengan adanya usulan tambahan yang kita lakukan sebanyak 9 ribu lebih KPM lagi hasil dari verifikasi yang kami lakukan bisa membantu masyarakat kita,” pungkasnya. (red)
Discussion about this post