BORGOLNEWS.COM PEKANBARU/RIAU – Dugaan bagi-bagi jatah kepada perusahaan media yang ikut kerjasama di rumah rakyat DPRD Riau, menjadi sorotan awak media ini. Dihimpun dari keterangan beberapa pemilik awak media, dan muncul di pemberitaan media ( ahad lalu ) bagian kehumasan DPRD Riau memanggil beberapa pemilik perusahaan awak media.
Agenda pemanggilan oleh bagian kehumasan adalah, membahas dan mencari solusi terkait kesenjangan dengan adanya beberapa perusahaan media yang tidak dapat Advedtorial untuk anggaran perubahan di DPRD Riau, Dalam materi pembahasan bidang kehumasan menyampaikan bahwa jika perusahaan awak media Onlie maupun media cetak yang tidak dapat adevedtorial di anggaran APBD perubahan diberikan Rp 2.000.0000 ( dua juta rupiah ) per media. Kesepakatan pun terjadi antara perusahaan media dan bidang kehumasan DPRD Riau, berlanjut bidang kehumasan memberikan anggaran tersebut sebesar Rp 2 juta per media .
Mencari kebenaran tentang informasi tersebut , Tim awak media berupaya menggali informasi yang lebih akurat . Rabu 10/02/2021 sekitar pukul 11:00 wib , Tim awak media berupaya menggali informasi kebagian keuangan DPRD Riau bapak Iran Suryadi ( Kabag keuangan DPRD Riau ) saat menjamu beberapa awak media diruang kerjanya menyampaikan,
Membenarkan adanya pencairan anggaran bagi beberapa perusahaan media, adapun konteks pemberian yang disampaikan bagian humas DPRD Riau secara tehnis mereka lah yang faham, intinya saya sebagai Kabag keuangan sifatnya hanya merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan pengajuan bagian kehumasan DPRD Riau .
Saat di tanya terkait jatah mengenai berapa perusahaan awak media yang mendapatkan 2 juta rupiah setiap media yang tidak mendapatkan Advedtorial , “Irwan Suryadi lupa jumlah media yang mendapatkan.” ucapnya
Disinggung mengenai berapa anggaran nominal keseluruhan , bagi media yang mendapatkan 2 juta per media , lagi-lagi Irwan Suryadi lupa berapa jumlah nominal nya .
Ditanyak tentang kenaikan dana perjalan Dewan 2020 di masa pandemi yang di duga kurang lebih mencapai 296 M, sementara masyarakat Riau sangat sangat membutuhkan perhatian saat pandemic covid-19 melanda, Kabag Keuangan mengatakan ada pengurangan dana sampai 40 M di kurangi dari anggaran tersebut jadi biaya perjalanan anggota Dewan jadi lebih kurang 275 M lebih kuranglah dana perjalanaan anggota Dewan, sebut bapak Iran Suryadi.
Tim media berharap kepada pihak bidang kehumasan DRPD Riau , agar kedepannya tidak membeda-bedakan media yang ikut kerjasama di DRPD Riau, dimana pada prinsipnya media yang ikut kerjasama di DPRD Riau sama-sama memiliki hak dalam kerjasama di DPRD Riau, baik media Online maupun media cetak, tegas Suriani Siboro .
Ironisnya , bagi-bagi jatah 2 juta rupiah per perusahaan media , hanya bahasa sebuah ilustrasi semata , dimana problem demi problem bermunculan . Beberapa media yang telah mendapatkan rekomendasi dari kasubag Humas DPRD Riau ( Raja Faisal ) melalui telpon seluler agar untuk menaikkan Advedtorial, malah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari Raja Faisal dan Didi (anggota bidang kehumasan ) . Salah satu perusahaan media yang akan mengantarkan fisik advedtorial ke DPRD Riau malah di goreng-goreng dan terkesan saling lempar tanggungjawab , Raja Faisal menyarankan kordinasi kepada Didi, namun saat Didi ditemui ia malah menyarankan kordinasi kepada Raja Faisal dan ahirnya Raja Faisal tak pernah angkat Hp dan juda tak pernah balas WA para Pimpinan media tersebut, dan akhirnya fisik advetorial tidak diterima walaupun bahan ( berita fisik advetorial ) sudah naik di media tersebut
Mencuak dugaan bahwa ada main mata / persekongkolan bidang kehumasan DPRD Riau terhadap beberapa perusahaan media yang mendapatkan anggaran 2 juta per media tersebut dan bagaimana cara pertanggung jawabanya terhadap uang Negara ?
Para awak media juga di hantarkan Kabag Keungan kerungan humas DPRD Provinsi Riau dengan wajah kesal mengatakn kepda anggota kehumasan yang ada di kantor pada saat itu ada bapak Didi diruangannya, “ Selesaikan ini kenapaa media tidak di akomudir dengan baik ?.” ucap Kabag Keuangan
Dalam bincang – bincang semoga kedepannya ,tidak terjadi kesenjangan terhadap medi yang ada di Provinsi Riau, dan segera kami akan surati Ketua DPRD, pihak penegak hokum ( PMH ) supaya memanggil bidang kehumasan DPRD Riau dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut, sebab kita menduga bidang kehumasan DPRD Riau kurang profesional dalam meng akomodir fungsi dan tanggungjawab mereka dalam mengambil suatu kebijakan .” tegas Suriani Siboro dan kawan-kawan. *** TIM/RED
Discussion about this post