BORGOLNEWS.COM, Jakarta – Pemerintah memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran demi melakukan penghematan. Para kepala daerah terpilih sudah menyiapkan rencananya di tengah efisiensi ini.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.
Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Efisiensi anggaran ini pun berimbas pada anggaran daerah. Para kepala daerah pun harus putar otak agar pemerintahan tetap berjalan.
Namun, sebagian kepala daerah terpilih telah menyiapkan rencana mereka. Hal ini disampaikan mereka usai melakukan pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
Gubernur terpilih Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengatakan janji kampanyenya ke warga Sumut akan tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran. Bobby menyebut sudah memperhitungkan dan berkoordinasi terkait anggaran.
“Ya kita koordinasi selama ini, sejauh ini juga yang kita lakukan selama saya jadi Wali Kota Medan, saya juga selalu koordinasi,” mata Bobby usai
Bobby mengatakan Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni, juga sudah berdiskusi dengan dirinya terkait efisien anggaran. Dikatakan, Pemda Sumut sudah siap terkait transisi itu.
“Kemarin juga dengan provinsi, Pak Pj Gubernur juga sudah menyampaikan terkait efisiensi, jadi kita sudah persiapkan semuanya,” ungkap Bobby.
Meski ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, menantu Presiden ke-7 RI ini mengaku kebijakan itu bukan penghalang. Bobby memastikan janji kampanyenya ke warga Sumut tetap berjalan. “Berjalan, saya pastikan bisa berjalan,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Banten terpilih Andra Soni mengatakan wilayahnya juga terdampak efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia memastikan program kampanyenya bersama Dimyati Natakusumah tak akan terdampak.
“Jadi APBD Provinsi Banten itu ditetapkan di November tahun 2024. Sedangkan, Pilkada itu dilaksanakan juga di akhir November tahun 2024. Nah kemudian kalau APBD atau pemerintahan daerah itu kan terkait dengan bagaimana proses perencanaan,” kata Andra usai pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
Andra menyebut sudah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Banten dan Ketua DPRD terkait program ke depan. Ia memastikan program sekolah gratis yang dicanangkan tak akan terdampak.
“InsyaAllah beberapa program kami yang kami canangkan dalam visi-misi waktu kampanye itu bisa dijalankan, salah satunya adalah terkait dengan sekolah gratis,” ujar Andra.
“Ya, SMA, SMK, Madrasah Aliyah di provinsi Banten yang swasta sesuai dengan program yang kami buat, dan sekolah-sekolah yang bersedia untuk bekerja sama insyaallah kami akan melaksanakannya di tahun ajaran baru tahun 2025. Itu pertama,” kata dia.
Andra mengatakan program bangun jalan desa juga tetap berlangsung. Ia menyebut program ini bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Kedua, kami juga ada program ‘Bank Andra’ Bangun Jalan Desa Sejahtera, ini sesuai dengan Asta Cita karena memulai membangun dari desa atau memulai bangun dari bawah,” imbuhnya.
Sumber : DetikNews Editor : Dien
Discussion about this post